Purbalingga, REPUBLIKA — Advokat Rasmono, S.H. menghadiri pertemuan dengan jajaran DPRD Kabupaten Purbalingga di kediaman Tenny Juliawaty, S.E., Ketua Partai Golkar Purbalingga, pada Senin (17/11/2025). Kehadiran Ketua DPRD Bambang Irawan, S.H. membuat dialog tersebut berkembang menjadi pembahasan mendalam mengenai efektivitas pembangunan dan tata kelola kebijakan di daerah.
Pertemuan yang semula dirancang sebagai ajang silaturahmi berubah menjadi diskusi substansial ketika sejumlah persoalan strategis diangkat. Kesenjangan pembangunan antarkecamatan, kualitas pelayanan publik yang belum seragam, serta program pemerintah yang dinilai berjalan lambat menjadi topik utama yang dibahas secara terbuka.
Dalam diskusi itu, Rasmono menyampaikan pandangannya mengenai kebutuhan mendesak untuk memperbaiki arah pembangunan Purbalingga. Ia menilai bahwa beberapa kebijakan belum menunjukkan progres yang signifikan dan masih jauh dari kebutuhan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah pinggiran yang sering kali kurang tersentuh program prioritas.
Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berbasis pada hasil yang nyata, bukan hanya penyampaian laporan atau kegiatan formalitas. Menurut Rasmono, masyarakat membutuhkan perubahan konkret yang dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam aspek pemerataan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.
Rasmono juga mengingatkan bahwa kebijakan pembangunan tidak boleh terjebak dalam kepentingan politik atau kelompok tertentu. Ia mendorong DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan agar pemerintah daerah lebih transparan dalam penggunaan anggaran serta lebih cepat dalam mengeksekusi program-program yang bersifat mendesak.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak DPRD untuk memperluas fokus pada sektor-sektor fundamental, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, hingga penguatan perekonomian masyarakat kecil. Menurutnya, pembangunan yang merata harus menjadi prioritas agar setiap wilayah memperoleh manfaat yang setara.
Pertemuan itu turut membuka peluang kolaborasi antara aktor profesi hukum dan lembaga legislatif dalam mengawal arah pembangunan daerah. Diskusi yang berlangsung intens tersebut memperlihatkan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap program-program pemerintah yang belum memberikan hasil optimal.
Dengan dorongan untuk mempercepat langkah-langkah perbaikan, pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal bagi terciptanya pembangunan Purbalingga yang lebih progresif, responsif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.