https://youtu.be/5aN4IikUM4U?feature=shared
Purbalingga, REPUBLIKA — Purbalingga kembali memasuki pusaran kritik setelah Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Adi Yuwono, menyampaikan penilaian keras terhadap pola komunikasi Bupati dengan lembaga mitra kerja. Dalam delapan bulan pemerintahan berjalan, Adi menilai hubungan eksekutif dengan DPRD maupun Forkopimda berada pada titik terendah dan tidak menunjukkan arah perbaikan. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai “sangat buruk” dan berpotensi mengganggu stabilitas kebijakan daerah.
Adi menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga bukan perkara simbolik. Tanpa komunikasi yang sehat, penyusunan kebijakan, pengawasan anggaran, hingga pelayanan publik bisa terjebak dalam salah tafsir dan stagnasi. Ia menyampaikan kritik ini sebagai masukan terbuka dan meminta Pemkab Purbalingga, khususnya Bupati, memberi jawaban objektif agar publik tidak terjebak persepsi sepihak.
Di luar persoalan komunikasi, Pemkab Purbalingga juga disorot akibat kebijakan yang dinilai melanggar aturan dengan mengizinkan sponsor rokok tampil di area publik yang berdekatan dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan, serta institusi pendidikan. Praktik tersebut dianggap menyalahi regulasi pembatasan promosi produk tembakau dan dinilai bertentangan dengan komitmen perlindungan masyarakat, terutama anak dan kelompok rentan.
Pengamat dan sejumlah tokoh menilai rangkaian kritik ini memperlihatkan lemahnya konsolidasi internal pemerintah daerah. Mereka menyebut hambatan pembangunan kerap muncul bukan karena keterbatasan anggaran, melainkan minimnya keselarasan langkah dan koordinasi antar pemangku kepentingan.
Isu terkait komunikasi dan kebijakan kontroversial tersebut turut mencuat dalam pertemuan koalisi pengusung dan pendukung pasangan Fahmi–Dimas pada Jumat malam, 14 November 2025, di kediaman Dr. H. Rusdianto SH MH. Pertemuan itu membahas kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan arah pembangunan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Kritik dari legislatif kini dianggap sebagai alarm keras yang semestinya mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan menyeluruh. Purbalingga membutuhkan pemerintahan yang solid, transparan, dan konsisten. Tanpa komunikasi yang kuat dan kepatuhan terhadap aturan, program pembangunan hanya berisiko menjadi deretan rencana tanpa hasil nyata bagi masyarakat.