PURBALINGGA|Republikajateng.com – Krisis kepemimpinan di Purbalingga mencapai titik nadir. Gelombang demonstrasi ketidakpercayaan terhadap Bupati Fahmi Dimas semakin tak terbendung. Forum masyarakat yang diadakan pada 17 November 2025 di kediaman tokoh masyarakat, Tenny Juliawati, menjadi bukti nyata bersatunya berbagai elemen masyarakat dalam menyuarakan kegelisahan atas arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang amburadul di kabupaten ini.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh representasi lintas partai politik, termasuk PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, dan NasDem. Tak hanya itu, elemen masyarakat sipil seperti Wirapraja Purbalingga, Aliansi Advokat dan Media, tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis, serta pegiat sosial turut hadir, menunjukkan betapa luasnya, perlawanan terhadap kepemimpinan Fahmi Dimas. Kehadiran Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, S.H., semakin mempertegas betapa seriusnya situasi yang tengah dihadapi Purbalingga.
Bambang Irawan, dalam orasinya, tanpa basa-basi menyatakan bahwa kondisi Purbalingga saat ini “sedang tidak baik-baik saja”. Kritik pedas dilontarkan terkait ketidakhadiran Bupati dalam agenda resmi undangan DPRD, yang dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap lembaga legislatif. Lebih jauh, Bambang Irawan menyoroti minimnya transparansi dalam penyusunan RAPBD serta buruknya komunikasi antara Bupati dengan sejumlah dinas, yang berpotensi menghancurkan efektivitas pemerintahan.Beliau juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran aturan dalam beberapa kebijakan pemerintah daerah, yang mengindikasikan praktik korupsi dan nepotisme yang merajalela.
Semangat perlawanan juga dikobarkan oleh Perwakilan Advokat, Rasmono S.H. Dalam orasinya yang membakar semangat, beliau menyerukan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat. “Kita harus bersatu! Pergerakan kita, pertemuan kita, harus ada titik terang! Jangan pantang mundur! Tetap semangat untuk kemajuan dan kemakmuran Purbalingga! Lanjut atau mundur?!” serunya dengan nada berapi-api, membangkitkan semangat juang seluruh peserta forum.
Kekecewaan mendalam juga dirasakan oleh partai-partai pengusung pasangan Fahmi-Dimas. Mereka merasa dikhianati karena aspirasi dan harapan yang mereka titipkan tidak terealisasi dalam kinerja pemerintahan saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan politik terhadap Bupati telah mencapai titik nadir dan berpotensi menciptakan instabilitas politik yang lebih parah di Purbalingga.
Abah Slamet Wahidin, tokoh agama kharismatik yang dihormati di Purbalingga, mengingatkan para politisi fokus pada pembangunan dan kemakmuran daerah.Beliau menyoroti adanya kelompok yang membeda-bedakan dalam kepemimpinan Fahmi-Dimas, yang menghambat terciptanya persatuan dan kebersamaan. Abah Slamet Wahidin menekankan bahwa kemakmuran hanya bisa dicapai melalui kebersamaan dan meminta media untuk tetap menjadi garda terdepan dalam menyajikan informasi yang berimbang dan mengungkap kebenaran. Ia menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk mengawal kepemimpinan Fahmi-Dimas sesuai harapan memajukan Purbalingga. Namun, ia juga menegaskan bahwa opsi pemakzulan adalah harga mati jika kinerja Bupati tidak mengalami perbaikan yang signifikan.
Pakar hukum Abdy Warsono, S.H., dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk mendampingi proses hukum terkait dugaan pelanggaran dalam kepemimpinan Fahmi-Dimas jika diberikan kuasa. Pernyataan ini mengirimkan sinyal yang jelas bahwa ada indikasi pelanggaran hukum yang serius dan dapat berujung pada proses hukum yang akan menyeret Bupati ke penjara.
Tenny Juliawati, sebagai tuan rumah forum, menyampaikan pernyataan yang sangat keras dan menusuk. Ia menyatakan bahwa jika Bupati Purbalingga tidak becus menjalankan tugas dengan baik, maka lebih baik mengundurkan diri saja. Pernyataan ini mencerminkan puncak kemarahan masyarakat terhadap kepemimpinan Fahmi-Dimas yang dianggap gagal total.
Forum masyarakat ini ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Romo Kyai Syafi’i, sebagai simbol harapan agar Purbalingga segera terbebas dari cengkeraman rezim korup dan kembali pada jalur pembangunan yang benar.
Momentum ini menjadi titik balik bagi Purbalingga. Bupati Fahmi Dimas harus segera sadar diri dan mengambil langkah-langkah revolusioner untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, membangun komunikasi yang tulus dengan seluruh elemen masyarakat, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Jika tidak, gelombang demonstrasi yang lebih besar akan terjadi dan opsi pemakzulan akan menjadi kenyataan pahit yang tak terhindarkan. Purbalingga membutuhkan pemimpin yang visioner, berintegritas, dan berani melawan korupsi untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh masyarakatnya.